HUKUM TIPIKOR

1. Ruang lingkup korupsi dan tindak pidana korupsi

2. Penyebab dan dampak korupsi

3. Sejarah dan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia

4. Sejarah Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia

5. Ketentuan dan unsur tindak pidana korupsi

6. Sifat Melawan Hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi

7. Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi

8. Kelemahan dogmatik sistem pemidanaan tindak pidana korupsi

9. Sistem Peradilan Pidana dalam tindak pidana korupsi

10. Lembaga Penegak Hukum

11. KPK

12. Pengembalian aset

13. Kerja sama internasional dalam pengembalian aset

14. Peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi

15. Upaya Non Penal

16. Korelasi Tipikor dan TPPU

17. Uncac (United Nations Convention Againts Corruption)

Thomas Hobbes, 1962:

"a crime, is a sin, consisting in the committing, by deed or word, of that which the law forbiddeth or the ommission of what it hath commanded. So that every crime is a sin, but not every sin is a crime"  

Regulasi:

1. UU Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

2. UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN

3. UU Nomor 31 tahun 1999 std UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor

4. UU Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

5. UU Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003

6. UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU 

7 Tipologi korupsi Alatas dalam Chaerudin, 2009:

1. Korupsi transaktif: kesepakatan donor dengan resipien untuk saling menguntungkan;

2. Korupsi ekstortif: penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat;

3. Korupsi investif: berawal dari tawaran untuk investasi atas keuntungan yang akan datang

4. Korupsi nepotisik: perlakuan khusus dalam pengangkatan kantor publik maupun proyek untuk keluarga dekat;

5. Korupsi otogenik: keuntungan sebagai orang dalam atas kebijakan yang seharusnya dirahasiakan;

6. Korupsi supportif:  perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan;

7. Korupsi defensif: korupsi untuk mempertahankan diri dari pemerasan.

Ciri-ciri Tipikor menurut Alatas dalam "Sosiologi Korupsi":

1. melibatkan lebih dari satu orang

2. rahasia

3. elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik

4. tetap berlindung dalam payung hukum

5. mengandung penipuan

6. mampu mempengaruhi keputusan2 yang tegas

7. bentuk pengkhianatan

Sejarah Pemberantasan Korupsi:

1. Presiden Soekarno: Operasi Budhi, menyelamatkan uang negara Rp 11 M

2. Presiden Soeharto: Opstib, PP 30/1980 Disiplin PNS

3. Presiden Habibie: UU 28/1998 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU 31/1999  Tipikor

4. Presiden Gus Dur: Keppres 127/1999 Pemeriksaan Kekayaan Penylenggara Negara

5. Presiden Megawati: Penandatanganan UNCAC 2003

6. Presiden SBY: UU Pengadilan Tipikor

Jenis Tipikor menurut UU 31/1999 std Uu no 20/2001:

1. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara : Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3;

2. Suap: Pasal 5,6, 12 abcd, 11,13;

3. Penggelapan jabatan: Pasal 8, 9, 10;

4. Pemerasan: Pasal 12 efg;

5. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1), 12 h

6. Pengadaan barang: Pasal 12 i

7. Gratifikasi: Pasal 12 B, 12C 

SIFAT MELAWAN HUKUM (WEDERRECHTELIJK):

• Simon: bertentangan dengan hukum pada umumnya;

• Noyon: bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

• Pompe: bertentangan dengan hukum secara luas, baik tertulis maupun tak tertulis;

• Van Hannel: onrechmatig/tanpa hak/tanpa kewenangan;

• Hoge raad: tanpa hak/tanpa kewenangan;

• Lamintang: bertentangan dengan hukum objektif dan subjektif.

PENANGGUNG JAWAB KORUPSI KORPORASI

Pasal 20 (1) " Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya'.

TEORI PEMIDANAAN:

1. Retributif/Teori Mutlak/Teori Pembalasan (Vergeldingstheorieen)

2. Utilitarian/Teori Tujuan/Teori Relatif (Doeltheorien)

3. Teori Gabungan (Verenigingstheorieen)

JENIS PIDANA:

1. Mati

2. Penjara

3. Kurungan

4. Denda

5. Tutupan

6. Tambahan

7. Pencabutan Hak

8. Perampasan barang

9. Pengumuman putusan Hakim

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengatur 2 kelompok tindak pidana korupsi. Kelompok I yang berjumlah 13 pasal dijabarkan dalam ..... bentuk tindak pidana korupsi 30 

Korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengam pelaku korupsi, termasuk tipologi....... Korupsi eksortif 

UU No. 3 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek hukum tetapi juga korporasi. Secara eksplisit disebutkan dalam...... Pasal 1 ayat (3) UU PTPK 

ciri dari tindak pidana korupsi Korupsi sebagai pengkhianatan 

Formulasi terjadinya korupsi menurut Robert Klitgaard, sebagai berikut...... M (monopoly) + D (Discretionary) – A (Accountibility) = C (Corruption), yang dapat dijelaskan bahwa korupsi merupakan hasil dari adanya monopoli ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban 

Istilah korupsi masuk dalam istilah yuridis di Indonesia dimulai pada tahun Diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 

Salah satu ketentuan berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dikeluarkan pada masa Presiden B.J Habibie adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 diatur dalam Diatur dalam Pasal 21 s/d Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi diatur pada Pasal 12 B jo Pasal 12 C 

Jumlah Pidana denda tertinggi yang ditetapkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah.. Rp.1.000.000.000.,- (satu milyar Rupiah)