APPRAISAL OPPORTUNITY

PENILAIAN DALAM DUNIA PERBANKAN

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992)

Pasal 8 ayat (1):
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.”

POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

• Pasal 36 ayat (1):
  “Bank wajib melakukan penilaian atas agunan yang digunakan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

• Pasal 36 ayat (2):
  Penilaian agunan dapat dilakukan oleh:
  Penilai internal bank, atau
  Penilai independen (penilai publik)
  
  

• Pasal 36 ayat (3):
  Penilai independen wajib digunakan jika:
  Kredit bernilai besar, atau
  Terdapat konflik kepentingan, atau
  Untuk tujuan tertentu seperti restrukturisasi, lelang, jual beli aset, dll.

SE OJK No. 34/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Penilaian Agunan

Memberikan rincian teknis bagaimana penilaian dilakukan, termasuk:
Metode penilaian (pasar, pendapatan, biaya)
Kapan harus memakai penilai independen
Syarat & ketentuan laporan penilaian (harus memuat standar penilaian Indonesia/SPPI)

Standar Penilaian Indonesia (SPI) oleh MAPPI & Kementerian Keuangan

Bank yang menggunakan jasa penilai publik wajib meminta laporan penilaian berdasarkan SPI
Penilai harus memiliki izin praktik yang sah dari Kemenkeu

Bidang Hukum & Sengketa Perdata

• Penilaian nilai harta bersama dalam perkara perceraian 

• Penilaian ganti rugi dalam perkara wanprestasi atau perdata 

• Penilaian nilai kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum 

• Penilaian nilai aset dalam proses likuidasi, kepailitan, atau PKPU 

• Dasar: Sering diminta oleh pengadilan sebagai alat bukti (ahli/eksternal)

Bidang Keuangan & Akuntansi Korporasi

• Penilaian aset tetap untuk laporan keuangan (fair value)
  
  

• Penilaian merger, akuisisi, atau spin-off perusahaan
  
  

• Penilaian goodwill, brand, dan aset tak berwujud lainnya
  
  

• Penilaian instrumen derivatif atau portofolio investasi
  
  

Dasar: Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) → contoh PSAK 16, 19, 22

Pasar Modal & Emiten (OJK & BEI)

Kebutuhan:

• Penilaian untuk transaksi afiliasi dan benturan kepentingan
  
  

• Penilaian dalam rangka go public (IPO), akuisisi, right issue
  
  

• Kewajiban menyertakan Laporan Penilai Independen (LPI)
  
  

Dasar: POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Afiliasi

Pemerintahan & Pengadaan Barang/Jasa

• Penilaian harga wajar aset dalam pengadaan pemerintah
  
  

• Penilaian dalam lelang, hibah, tukar-menukar barang milik negara/daerah (BMN/BMD)
  
  

• Penilaian dalam kerja sama pemanfaatan aset negara
  
  

Dasar:

• Permenkeu No. 219/PMK.06/2020 tentang Penilaian BMN
  
  

• Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pertanahan & Tata Ruang

• Penilaian untuk ganti rugi pembebasan lahan
  
  

• Penilaian tanah dalam pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN)
  
  

• Penilaian Nilai Pasar untuk sertifikasi dan legalisasi aset tanah
  
  

Dasar:

• UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
  
  

Asuransi

• Penilaian nilai pertanggungan (replacement cost)
  
  

• Penilaian kerugian dalam klaim asuransi, khususnya properti & kendaraan
  
  

Dasar:

• Diperlukan oleh perusahaan asuransi untuk verifikasi klaim dan besaran premi

Sektor Energi & Sumber Daya Alam

• Penilaian tambang (coal reserves, mineral assets)
  
  

• Penilaian cadangan minyak & gas (reserves valuation)
  
  

• Penilaian aset geothermal, energi terbarukan
  
  

Dasar:

• Biasanya diminta oleh pemilik konsesi atau investor

Pendidikan & Sosial

• Penilaian aset yayasan/lembaga pendidikan untuk transparansi dan audit
  
  

• Penilaian aset hibah atau wakaf (sebagai dasar pelaporan)