LAND AND BUILDING TAX AUDIT

PMK 15 tahun 2025

Pasal 4 mengatur kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam hal:

1. Restitusi sesuai Pasal 17B UU KUP

2. SPT LB selain restitusi Pasal 17B

3. SPT Rugi

4. WP telah diberikan pengembalian pendahuluan

5. Perubahan tahun buku

6. Perubahan metode pembukuan

7. Penilaian kembali aktiva tetap

8. Aksi korporasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

9. PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP/JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau mengkreditkan PM sesuai Pasal 9 UU PPN

10. WP terpilih berdasarkan risiko kepatuhan

11. Pihak lain tidak melaksanakan kewajiban pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelaporan sesuai Pasal 32A KUP

12. terdapat data konkret yang menyebabkan pajak tidak/kurang dibayar

13. WP tidak menyampaikan SPOP setelah ditegur

14. Terdapat indikasi PBB lebih besar daripada PBB berdasarkan SPOP

Pasal 6 mengatur jangka waktu:

1. Lengkap, 5 bulan

2. Terfokus, 3 bulan

3. Spesifik, 1 bulan

4. Dakon, 10 HK

5. WP group/ Transfer Pricing dapat diperpanjang 4 bulan, sejak surat pemberitahuan pemeriksaan sampai dengan SPHP disampaikan. 

6. LHP 30 hari kerja (dakon 10 HK)