THIRD PARTY DATA

PASAL 35A KUP

(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). ***)

(2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). ***

PP 31 TAHUN 2012 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG. BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN 

PMK 228 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

Nama Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pikak Lainnya (ILAP):

1. Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu

3. Direktorat Jenderal Bea Cukai

4. Direktorat Jenderal Peimbangan Keuangan

5. Badan Kebijakan Fiskal

6. PT Pelindo I

7. PT Pelindo II

8. PT Pelindo III

9. BKPM

10. Kementerian Dalam Negeri

11. BPN

12. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

13. BI

14. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)

15. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)

16. Kementerian Perdagangan

17. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

18. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

19. PT Jakarta International Container Terminal (JICT)

20. PT Mustika Alam Lestari (MAL) Data Kontainer

21. PT Terminal Peti kemas Koja

22. PT Terminal Peti Kemas Surabaya

23. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kemenkeu

24. Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM

25. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas)

26. PT PLN

27. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Setjen Kemenkeu

28. LAPAN

29. BPJS Ketenagakerjaan

30. PT Sucofindo

31. PT Surveyor Indonesia

32. PT Carsurin (produk pertambangan)

33. PT Geoservices

34. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

35. MAPPI

36. Selutuh Pemda Provinsi di Indonesia

37. Seluruh Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia

38. Pengelola Nama Domain Internet di Indonesia (PANDI)

39. Kementerian PUPR

40. Kemendikbud

41. Direktorat Jenderal Imigrasi

42. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum, Kemenkumham

43. Kementerian Perindustrian

44. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

45. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

46. Kementerian Kesehatan

47. Kementerian BUMN

48. Kementerian Agama

49. Direktorat Jenderal Minerba Kemen ESDM

50. Pusdatin Kemen ESDM

51. Kementerian Pertanian

52. Kementerian Komunikasi dan Informatika

53. Kementerian Kelautan dan Perikanan

54. Kementerian Tenaga Kerja

55. Komisi Pemilihan Umum

56. POLRI

57. Kementerian Pertahanan

58. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

59. Kementerian Koperasi dan UKM

60. BPS

61. Kemenristek dan Perguruan Tinggi

62. DJKN

63. PT Taspen Persero

64. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos

65. BPOM

66. Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit

67. Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

68. Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ dan/atau SLI

69.